Categories
Uncategorized

Pengertian Perusahaan Jasa dan Ciri-cirinya

Pengertian Perusahaan Jasa dan Ciri-cirnya | Pernahkah kalian bepergian dengan menggunakan angkutan umum, atau mengirim surat kepada sahabat yang berada di luar kota? Untuk bisa sampai di tempat tujuan, atau surat bisa diterima oleh sahabat kita, adalah berkat adanya perusahaan jasa dan pengiriman. Perusahaan jasa angkutan memberikan pelayanan jasa mengantar kalian sampai ke tujuan, sebagai imbalannya kalian membayar ongkos sesuai dengan tarif tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering berhubungan dengan perusahaan jasa, seperti, angkutan umum, rumah sakit, bengkel, salon dan sebagainya.
1. Pengertian Perusahaan Jasa
Perusahaan jasa adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan utama memberikan pelayanan, kemudahan, dan kenyamanan kepada masyarakat untuk memperlancar aktivitas produksi maupun konsumsi. Jasa yang dihasilkan bersifat abstrak tapi bisa dirasakan manfaatnya oleh konsumen. Misalnya: Perusahaan jasa telekomunikasi, transportasi dan asuransi.
Pengertian Perusahaan Jasa dan Ciri-cirinya
2. Ciri-ciri perusahaan jasa
Sebuah perusahaan jasa mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
a) Jasa yang dihasilkan bersifat abstrak.
Salah satu ciri penting dari perusahaan jasa adalah keabstrakan dari jasa yang dihasilkan. Namun walaupun abstrak, jasa ini bisa dirasakan manfaatnya oleh para konsumen. Contoh: Jasa seorang dokter.
b) Jasa yang diberikan tidak seragam
Dalam pelayanan jasa masing-masing konsumen bisa memperoleh jenis pelayanan yang berbeda antara dengan yang lain. Misalnya dalam suatu bengkel, teknisi bengkel akan memperbaiki mobil di mana ditemukan kerusakan. Bila mobil Amir yang rusak adalah bagian kemudi maka bagian yang diperbaiki, bila mobil Banu rusak di bagian kopling maka bagian koplinglah mobil Banu di perbaiki.
c) jasa yang dihasilkan tidak dapat disimpan
Berbeda dengan barang yang apabila dalam penggunaannya masih tersisi maka sisanya akan bisa disimpan untuk dapat digunakan di masa yang akan datang, sedangkan jasa tidak dapat disimpan. Sekali dibeli maka akan segera habis penggunaannya, tapi tidak bisa disimpan untuk penggunaan berikutnya. Contoh tiket kereta api, sekali dibeli maka harus diperbaiki, jika tidak dipakai pada tanggal yang tercantum, maka tiket tersebut tidak berlaku lagi.
Laporan Keuangan Perusahaan Jasa.
Sebagai pemilik sebuah usaha jasa tailor, Karina tentu menginginkan informasi tentang kondisi keuangan usahanya. Berapa jumlah aset yang dimilikinya, berapa besar penghasilan atau laba yang diperolehnya dan berapa jumlah utang yang menjadi kewajibannya. Untuk mengetahuinya, maka disusun sebuah laporan keuangan perusahaan jasa.
1. Unsur-unsur dalam laporan keuangan.
Adapun unsur-unsur dalam laporan keuangan perusahaan jasa penyusun laporan keuangan adalah sebagai berikut:
a) Neraca
Neraca sebagai laporan yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan perusahaan. Neraca mempunyai unsur-unsur penyusun sebagai berikut:
1) Aktiva adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan, yang timbul dari peristiwa masa lalu dan akan memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Dalam neraca, sebagian besar aktiva perusahaan akan disusun urut berdasar tingkat kelancaran atau likuiditasnya, kecuali untuk aktiva tetap yang disusun urut berdasarkan tingkat kekekalan. Kelancaran (likuiditas) adalah kecepatan perputaran aktiva untuk habis digunakan atau untuk berubah menjadi bentuk kas. Semakin cepat berubah menjadi bentuk kas atau habis dipakai maka aktiva tersebut dikatakan semakin lancar.
Berdasarkan hal tersebut maka unsur-unsur aktiva dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
(a) Aktiva lancar (current assets)
Aktiva lancar adalah aktiva yang akan habis digunakan atau berubah bentuk menjadi kas dalam waktu kurang dari satu tahun. Contoh aktia lancar adalah kas, persediaan perlengkapan.
(b) Investasi jangka panjang
Investasi jangka panjang adalah sumber ekonomis yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan bukan untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, namun mempunyai tujuan lain seperti membeli saham untuk mengakuisisi (membeli) perusahaan lain dan sebagainya.
(c) Aktiva tetap
Hampir sama dengan aktiva lancar, namun aktiva tetap periodenya lebih panjang yakni lebih dari satu tahun. Untuk bisa dikategorikan ke dalam aktiva tetap, suatu aktiva harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
(1) aktiva tersebut dibeli dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasi perusahaan.
(2) Mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
Contoh aktiva tetap adalah kendaraan, mesin-mesin produksi bangunan dan sebagainya.
(d) AKtiva tidak berwujud
Aktiva tidak berwujud adalah aktiva yang melekat pada perusahaan secara keseluruhan dan tidak dapat diidentifikasi secara fisik namun dirasakan manfaatnya bagi perusahaan. Contoh: merek, hak cipta, goodwill dan sebagainya. Merek tidak bisa diidentifikasi, misalnya konsumen akan cenderung memilih produk tertentu dengan cara melihat merek. Karena aktiva tetap tidak berwujud ini merupakan aset perusahaan, maka harus dilindungi keberadaannya dari pihak-pihak yang menirunya. 
(e) Aktiva lain-lain
Aktiva lain-lain adalah aktiva yang tidak memenuhi klasifikasi-klasifikasi di atas. Adapun contohnya adalah peralatan msein yang masih mempunyai umur ekonomis namun kondisinya telah rusak, dana jaminan dan sebagainya.
2) Kewajiban
Kewajiban adalah utang perusahaan saat ini yang timbul sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan akan dibayar oleh perusahaan di masa yang akan datang dengan sumber daya ekonomi yang ada. Kewajiban ini sering juga disebut utang.
Penyajian kewajiban di dalam neraca akan diurutkan dari yang palin cepat tanggal jatuh tempo atau tanggal pembayarannya. Kewajiban dibagi menjadi:
(a) Kewajiban jangka pendek
Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban perusahaan yang akan dibayar atau dilunasi dalam jangka waktu satu tahun atau kurang dengan sumber daya ekonomis yang ada. Contoh kewajiban jangka pendek adalah sumber utang dagang.
(b) Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang harus dibayar dalam kurun waktu lebih dari satu tahun. Adapun contoh kewajiban jangka panjang adalah utang obligasi.
3) Ekuitas
Ekuitas dapat diartikan sebagai hak residual atau sisa atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Jika diformulasikan dalam sebuah rumus menjadi sebagai berikut:
Ekuitas= Aktiva- Kewajiban
Dalam neraca, ekuitas disajikan secara urut berdasarkan tingkat kekekalannya. Semakin kekal (tidak berubah-ubah) maka akan ditempatkan pada urutan paling awal, demikian seterusnya ke bawah.  Ekuitas sering juga disebut modal.
Adapaun elemen penyusun ekuitas sebagai berikut:
(a) Modal
Modal adalah penyerahan kas atau aktiva bentuk lain sebagai penyertaan seseorang pada suatu perusahaan. Sebagai gantinya, jika perusahaan berbentuk perseorangan terbatas maka perusahaan akan memberikan lembar saham sebagai bukti kepemilikan seseorang terhadap perusahaan. Modal perusahaan akan terbagi-bagi ke dalam lembar saham. Banyak sedikitnya saham tergantung dari besar kecilnya modal perusahaan dan juga besar kecilnya nilai nominal (nilai yang tertera dalam lembar saham). Namun jika perusahaan adalah perusahaan perseorangan maka cukup dicatat dalam jurnal saja.
(b) Agio Saham
Ketika suatu perusahaan go public (sahamnya dijual kepada masyarakat luas dan terdaftar di bursa efek) maka harga saham perusahaan akan berfluktuasi mengikuti pergerakan harga pasar di bursa efek. Bila harga saham lebih besar dari nominal maka kelebihan ini dinamakan agio, sedangkan bila harga saham lebih kecil dari nilai nominal maka selisih kurang ini disebut disagio. Penilaian penentuan agio/disagio dilakukan setiap hari akhir periode tertentu.
(c) Laba ditahan
Laba ditahan adalah bagian laba yang tidak dibagikan kepada pemilik. Laba diperoleh dari penghasilan dikurangi dengan biaya. 
Selain itu di dalam bagian lab yang tidak dibagikan kepada pemilik. Laba diperoleh dari penghasilan dikurangi dengan biaya.
Selain itu didalam neraca dikenal beberapa akun lawan. Akun lawan ini berfungsi sebagai penyesuai dari jumlah yang seharusnya disajikan, sebagai contoh cadangan kerugian piutang.
b) Laporan Laba rugi
Laporan laba rugi merupakan laporan yang berkaitan dengan pengukuran kinerja perusahaan selama kurun waktu tertentu.
Adapun unsur-unsur penyusun laporan laba rugi sebagai berikut.
1) Penghasilan
Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomis atau dalam bentuk aliran kas masuk yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari tambahan modal, selama periode tertentu. Kenaikan manfaat ekonomi bisa diperoleh dengan cara penjualan barang/jasa, pendapatan bunga, keuntungan penjualan aktiva tetap dan sebagainya.
Unsur-unsur penghasilan meliputi pendapatan, keuntungan dan pendapatan lain-lain.
(a) Pendapatan
Pendapatan adalah kenaikan manfaat ekonomis yang timbul dari kegiatan operasional utama perusahaan. Pengertian kegiatan operasional utama perusahaan adalah kegiatan dimana perusahaan tersebut fokus berkecimpung. Sebagai contoh, jika perusahaan tersebut adalah jual/beli barang dagang, sehingga pendapatan perusahaan berasal dari penjualan barang dagang, bukan dari penjualan aktiva tetapnya.
(b) Keuntungan
Keuntungan adalah manfaat ekonomis yang timbul atau tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan. Sebagai contoh, keuntungan dari penjualan aktiva tetap. Penjualan aktiva tetap tidak terjadi setiap periode, dan tidak setiap penjualan aktiva tetap perusahaan mendapatkan keuntungan, dan kegiatan utama perusahaan bukan jual atau beli aktiva tetap, sehingga laba penjualan aktiva tetap ini dimasukkan dalam kategori keuntungan.
(c) Pendapatan Lain-lain.
Pendapatan lain-lain adlaah wadah untuk menampung penghasilan yang tidak masuk dalam kedua kategori diatas. Sebagai contoh pendapatan bunga bagi perusahaan yang mempunyai rekening di bank.
2) Biaya 
Biaya adalah penurunan atau perubahan manfaat ekonomis yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan, selama periode tertentu. Perubahan manfaat ekonomis bisa diakibatkan dari pembelian barang atau jasa, sedangkan penurunan manfaat disebabkan oleh pemakaian dalam kegiatan operasional perusahaan bencana alam dan sebagainya.
Unsur-unsur biaya meliputi biaya, beban, dan kerugian
(a) Biaya
Biaya adalah perubahan manfaat ekonomis yang timbul dari kegiatan operasional utma perusahaan. Sebgai contoh, jika perusahaan tersebut adalah perusahaan manufaktur maka kegiatan utama perusahaan adalah mengubah bahan baku menjadi bahan jadi kemudian menjualnya kepada konsumen, sehingga biaya merupakan kumpulan dari pengeluaran untuk membeli bahan baku, membayar upah buruh dan pengeluaran lainnya dalam rangka memproses bahan baku menjadi produk jadi. Sebagai contohnya, adalah biaya bahan baku.
(b) Beban
Beban adalah pengorbanan sumber daya ekonomis untuk memperoleh penghasilan. Dalam laporan keuangan, beban adalah faktor pengurang penghasilan. Sebagai contoh gaji wiraniaga, beban penyusutan gedung, dan sebagainya.
(c) Kerugian
Kerugian adalah berkurangnya manfaat ekonomis yang mungkin timbul atau tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan. Sebagai contoh kerugian sebagai akibat dari adanya kebakaran, bencana alam, banjir dan sebagainya.
Categories
Uncategorized

Pengertian Pasar Monopoli dan ciri-cirinya

Pengertian Pasar Monopoli dan ciri-cirinya| Dari segi bahasa, kata monopoli berasal dari bahasa yunani yaitu mono berarti satu dan poli berarti penjual. Dengan demikian, pasar monopoli diartikan sebagai  suatu bentuk pasar, dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Hal tersebut merupakan kebalikan dari pasar persaingan sempurna, di mana perusahan monopoli dapat menentukan harga secara utuh tanpa adanya persaingan dengan perusahaan lainnya.
Sebagai penentu harga, pihak tertentu memonopoli untuk menaikkan harga dengan cara mengurangi keseluruhan produknya. Namun, di saat berhadapan dengan banyaknya pembeli, penjual juga mengalami keterbatasan dalam  menetapkan harga. Jika pendapatan harga terlalu mahal maka orang akan menunda pembelian atau mengganti produk tersebut dengan barang subsitusi. Contohnya, pengguna listrik dari PLN dapat mengganti listrik dengan gas alam sebagai pemanas.
Pengertian Pasar Monopoli
Ciri-ciri pasar monopoli.
Ada ciri-ciri dan sifat dasar dari pasar monopoli yaitu.
a. Hanya ada satu orang penjual,
b. Terdapat banyak pembeli
c. Produk untuk pasar monopoli tidak mempunyai barang pengganti yang dekat, dan
d. Adanya hambatan untuk masuk ke dalam pasar.
Secara langsung atau tidak langsung, perusahaan-perusahaan yang memiliki kesempatan untuk memonopoli suatu pasar, akan berusaha membuat hambatan atau batasan untuk menyulitkan pendatang baru masuk ke pasar tersebut. Hambatan-hambatan ini akan menempatkan pendatang harus pada kondisi persaingan yang tidak menguntungkan dalam harga dan biaya dengan perusahaan monopoli yang sudah mapan.
Hambatan-hambatan untuk masuk dalam pasar monopoli.
1. Penetapan harga yang paling rendah. Dalam menghadapi para pendatang baru, perusahaan yang memonopoli akan menetapkan tingkat harga yang membuat perusahaan baru tidak akan mampu bersaing pada harga tersebut, karena perusahaan baru berproduksi pada kondisi baru sehingga efektivitas dan efisiensi produksi tidak akan langsung dinikmati oleh perusahaan baru tersebut.
2. adanya kepemilikan terhadap hak paten atau hak cipta dan hak ekslusif, yang biasanya diperoleh melalui peraturan pemerintah. Tanpa adanya kepemilikan terhadap hak ini, kemudian tidak akan ada perusahaan yang bisa masuk ke dalam industri tersebut.
3. Pengawasan yang ketat terhadap agen pemasaran dan distribusi sehingga akan menyulitkan pendatang untuk menyentuh konsumen dari perusahaan yang memonopoli.
4. Adanya skala ekonomis yang sangat besar, yaitu jika perusahaan mempunyai skala produksi yang sangat besar maka produksinya menjadi sangat efisien. Contoh pasar monopoli yaitu PT Kereta Api Indonesia yang membutuhkan dana dari pemerintah.
5. Memiliki sumber daya yang unik, contohnya PT Freeport di Papua yang menambang tembaga. Perusahaan ini memiliki sumber daya manusia, teknologi, dan pengalaman yang sulit dimiliki perusahaan lain.
Penyebab Timbulnya Pasar Monopoli.
Pasar monopoli terjadi oleh beberapa penyebab pasar monopoli sebagai berikut:
1. Ditetapkan oleh perundang-undangan. Berdasarkan beberapa pertimbangan pemerintah dapat memberikan hak pada suatu perusahaan untuk menjual suatu produk tertentu. Contohnya adalah PT Pos Indonesia yang diberi hak monopoli oleh pemerintah untuk menjual benda-benda pos dan sejenisnya.
2. Penggabungan dari berbagai perusahaan untuk mengumpulkan modal dalam jumlah besar untuk memproduksi suatu barang dengan teknologi yang canggih. Karena memiliki kebutuhan modal yang besar dan teknologi canggih, maka tidak gampang bagi produsen baru untuk masuk sehingga terjadilah monopoli.
3. adanya hasil cipta atau karya seseorang yang diberikan kepada suatu perusahaan untuk diproduksi.
Sumber:
Ekonomi. Alam S. 2013.
Categories
Uncategorized

Pengertian Otoritas Jasa Keuangan dan Fungsinya

Pengertian Otoritas Jasa Keuangan dan Fungsinya | Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah suatu lembaga negara yang didirikan berdasarkan UU No.21 Tahun 2011 yang mandiri dan tidak terpengaruh oleh campur tangan pihak lain, memiliki fungsi, tugas dan wewenang dalam pengaturan, pengawasan dan penyelidikan kepada keseluruhan kegiatan di bidang jasa keuangan. Pimpinan tertinggi Otoritas Jasa Keunagan adalah dewan komisioner uang memiliki sifat kolektif dan kolegial. Anggota dewan komisioner yang memiliki tugas memimpin pelaksanaan pengawasan pada setiap kegiatan jasa keuangan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada dewan komisioner adalah kepala eksekutif.
1. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan
Ada beberapa tujuan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, yaitu sebagai berikut:
a. Supaya semua kegiatan di bidang jasa keuangan terlaksana dengan teratur, transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
b. Supaya semua kegiatan di bidang jasa keuangan dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara kontinyu dan seimbang, dan
c. Semua kegiatan di bidang jasa keuangan dapat melindungi segala kepentingan konsumen dan masyarakat.
Pengertian Otoritas Jasa Keuangan dan Fungsinya
2. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan.
Fungsi otoritas jasa keuangan berfungsi sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terpadu terhadap semua kegiatan di bidang jasa keuangan.
3. Tugas Otoritas Jasa Keuangan
Otoritas jasa keuangan bertugas sebagai berikut:
a. Mengawasi dan mengatur segala kegiatan jasa keuangan di bidang perbankan.
b. Mengawasi dan mengatur segala kegiatan jasa keuangan di bidang pasar modal, dan
c. Mengawasi dan mengatur segala kegiatan jasa keuangan di bidang dana pensiun, perasuransian, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.
4. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan
Dalam melakukan tugas pengawasan dan pengaturan di wilayah perbankan maka Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang sebagai berikut.
a. Pengawasan dan pengaturan mengenail segala kelembagaan Bank yang mencakup:
1) Izin pendirian bank, pembukaan kantor bank, rencana kerja, anggaran dasar, kepemilikan, sumber daya manusia, kepemilikan, kepengurusan, konsolidasi, akuisisi bank, merger, dan pencabutan izin usaha bank.
b. Pengawasan dan Pengaturan mengenai kesehatan bank mencakup:
1) Rentabilitas, solvabilitas, likuiditas, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, pencadangan bank, dan rasio kecukupan modal minimum.
2) Laporan bank yang berhubungan dengan kinerja bank dan kesehatan bank.
3) Sistem informasi peminjam atau debitor.
4) Pengujian kredit, dan
5) Standar akuntansi bank.
c. Pengawasan dan pengaturan mengenai aspek kehati-hatian bank yang mencakup sebagai berikut:
1) Tata kelola bank
2) Manajemen Resiko
3) Pemeriksaan bank
4) Prinsip mengenali nasabah dan anti pencucian uang.
5) Pencegahan pembiayaan kepada teroris dan kejahatan perbankan.
Untuk melakukan tugas pengaturan maka Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang sebagai berikut:
a. Menetapkan aturan sesuai UU RI No. 21 tahun 2011.
b. Menetapkan aturan UU di wilayah jasa keuangan.
c. Menetapkan aturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan.
d. Menetapkan aturan mengenai pengawasan di wilayah jasa keuangan.
e. Menetapkan kebijakan mengenai tugas Otoritas Jasa Keuangan.
f. Menetapkan aturan mengenai tata cara penetapan perintah secara tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu.
g. Menetapkan aturan mengenaik tata cara penetapan pada pengelola statuer pada Lembaga Jasa Keuangan.
h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta memelihara, mengelola dan menatasusahakan kekayaan dan kewajiban dan
i. Menetapkan aturn mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai ketentuan aturan perundang-undangan di wilayah jasa keuangan.
Untuk melakukan tugas Pengawasan maka Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang sebagai berikut:
a. Menetapkan kebijakan operasional dalam pengawasan pada setiap kegiatan jasa keuangan.
b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawsan yang dilakukan oleh kepala eksekutif.
c. Melaksanakan pemerikasaan, pengawasan, penyidikan, perlindungan konsumen dan menindak Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang di wilayah jasa keuangan.
d. Memberikan perintah secara tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan atau pihak tertentu.
e. Melakukan penunjukan siapa pengelola statuter;
f. Menetapkan penggunaan para pengelola statuter;
g. Menetapkan hukuman administratif terhadap pihak yang dianggap melanggar dari aturan undang-undang di wilayah jasa keuangan dan
h. Memberikan dan atau mencabut:
1) Izin usaha
2) Surat tanda terdaftar
3) Izin orang perseorangan
4) Efektifnya pernyataan pendaftaran.
5) Pengesahan
6) Persetujuan melakukan kegiatan usaha.
7) persetujuan atau penetapan pembubara, dan
8) Penetapan lain, sebagaimana termaksud dalam aturan perundang-undangan di wilayah jasa keuangan.
Demikianlah pembahasan tentang Pengertian Otoritas Jasa Keuangan dan Fungsinya. Semoga ini bermanfaat.
Sumber:
Ekonomi. Alam S. 2013.
Categories
Uncategorized

Pengertian Bank Sentral, Peran dan Fungsinya

Pengertian Bank Sentral, Peran dan Fungsinya | Pengertian Bank Sentral adalah sebuah badan keuangan, yang pada umumnya dimiliki pemerintah, serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil.
Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI). Menurut UU RI NO.3 Tahun 2004 Tentang perubahan atas UU. No.3 Tahun 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Bank indonesia adalah suatu lembaga negara yang mandiri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari pengaruh pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang tegas diatur dalam undang-undang.
Pengertian Bank Sentral
Bank Indonesia sebagai bank sentral bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk menggapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter secara terus-menerus, konsisten, transparan, dan mesti mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.
Fungsi, Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Menjadi Bank Sentral Republik Indonesia.
Dalam menjalankan fungsinya sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki sejumlah tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. Tugas Bank Indonesia
Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal yaitu mencapai dan menjaga kestabilan nilai uang rupiah. Kestabilan nilai mata uang atas barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara-negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi. Sementara itu, aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.
Perumusan tujuan tunggal ini diperuntukkan memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya, sehingga tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia dapat diukur dengan mudah.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia memiliki sejumlah tugas sebagai berikut:
1) Menetapkan dan melaksanakan kebijkan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai serta memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga.
2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Untuk menjaga dan mengatur kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia adalah suatu lembaga secara mandiri berwenang untuk mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik dan menghilangkan uang rupiah dari peredaran.
b. Wewenang Bank Indonesia
Dalam upaya menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia memiliki sejumlah wewenang sebagai berikut.
1) Menetapkan target-target moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi.
2) Melakukan pengontrolan moneter dengan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada:
a) Operasi pasar terbuka kepada pasar uang baik rupiah maupun valuta asing.
b) Penetapan tingkat diskonto,
c) Penetapan cadangan wajib minimum, dan
d) Pengaturan kredit atau pembiayaan.
Peran Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan Sistem Keuangan.
Tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter. Bank Indonesia juga bertugas menjaga stabilitas sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran). Jika kedua tugas ini dapat dilaksanakan dengan baik, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pasti terlaksana.
a. Pengertian stabilitas sistem keuangan
Stabilitas sistem keuangan belum memiliki pengertian baku yang diterima secara internasional. Beberapa pengertian stabilitas sistem keuangan pada intinya mengatakan bahwa suatu sistem keuangan memasuki tahap tidak stabil pada saat sistem tersebut telah membahayakan dan menghambat kegiatan ekonomi.
Arti stabilitas sistem keuangan dapat dipahami dengan melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan ketidakstabilan di wilayah keuangan. Ketidakstabilan sistem keuangan bisa didisebabkan oleh berbagai penyebab dan gejolak. Hal ini umumnya berhubungan antara kegagalan pasar, baik karena pengaruh struktural maupun perilaku. Kegagalan tersebut dapat bersumber dari eksternal dan internal. Resiko yang sering menyertai kegiatan dalam sistem keuangan antara lain resiko kredit, resiko likuiditas dan resiko pasar serta resiko operasional.
Meningkatnya kecenderungan globalisasi sektor finansial yang didukung oleh perkembangan teknologi menyebabkan sistem keuangan menjadi semakin terintegrasi tanpa jeda waktu dan batas wilayah. Selain itu, inovasi produk-produk keuangan semakin bertambah dinamis dan bermacam-macam dengan kerumitan yang semakin tinggi. Berbagai perkembangan tersebut selain dapat memicu ketidakstabilan sistem keuangan, juga mengakibatkan semakin susahnya mengatasi ketidakstabilan tersebut.
Identifikasi terhadap sumber ketidakstabilan sistem keuangan umumnya lebih bersifat forward looking (melihat ke depan). Hal ini diperuntukan mengetahui resiko yang akan timbul serta akan mempengaruhi kondisi sistem keuangan kedepan. Atas dasar hasil identifikasi tersebut, selanjutnya dilaksanakan analisis sampai seberapa besar resiko berpotensi menjadi semakin membahayakan, meluas dan sistemik sehingga mampu melumpuhkan perekonomian.
b. Pentingnya stabilitas sistem keuangan.
Sistem keuangan memegang peran yang sangat penting dalam perekonomian. Sebagai bagian diri dari sistem perekonomian, sistem keuangan berfungsi menempatkan dana dari pihak yang mengalami surplus kepada yang mengalami defisit. Jika sistem keuangan mengalami ketidakstabilan dan tidak berfungsi dengan efisien, penempatan dana tidak akan berjalan dengan baik sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pengalaman, sistem keuangan yang tidak stabil, terlebih jika sampai mengakibatkan krisis, memerlukan biaya yang sangat tinggi untuk upaya penyelamatannya.
Pelajaran berharga pernah dialami bangsa kita ketika terjadi krisis keuangan tahun 1998. Biaya yang sangat tinggi diperlukan untuk mengembalikan stabilitas sistem keuangan. Selain itu, diperlukan waktu yang lama untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Krisis tahun 1998 tersebut yang sangat penting dalam membentuk dan menjaga perekonomian yang terus berlanjut. Sistem keuangan yang tidak stabil cenderung akan rentan terhadap berbagai gejolak sehingga mengganggu perputaran roda perekonomian.
c. Peran Bank Indonesia dalam Stabilitas Sistem Keuangan.
Sebagai bank sentral, Bank Indonsesia memiliki lima peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran itu adalah sebagai berikut:
1) Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga kestabilan moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Untuk menciptakan kestabilan moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan inflation targetting framework.
2) Bank Indonesia memiliki peran penting untuk menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi.
3) Bank Indonesia berwenang mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
4) Melalui fungsinya sebagai riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan.
5) Bank Indonesia berfungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai leader of the last resort (LoLR).
Demikianlah informasi tentang Pengertian Bank Sentral, Peran dan Fungsinya. Semoga Bermanfaat.
Sumber:
Ekonomi. Alam S. 2013.
Categories
Uncategorized

Pengertian Pertumbuhan Ekonomi dan Ciri-cirinya

Pengertian Pertumbuhan Ekonomi dan Ciri-cirinya | Prof. Simon Kuznets dalam kuliahnya pada peringatan nobel, pengertian pertumbuhan ekonomi adalah sebagai “kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya; kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan tekonologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Pengertian pertumbuhan ekonomi memiliki tiga komponen. pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajad pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan ummat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat. Tekonologi modern misalnya, tidak cocok dengan corak/kehidupan desa, pola keluarga besar, usaha keluarga dan buta huruf.
pengertian pertumbuhan ekonomi
Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi modern merupakan pertanda penting di dalam kehidupan perekonomian. Prof. Simon Kuznets menunjukkan enam ciri pertumbuhan ekonomi modern yang muncul dalam analisa yang didasarkan pada produk nasional dan komponennya, penduduk, tenaga kerja dan sebangsanya. Dari keenam ciri itu, dua diantaranya adalah kuantitatif yang berhubungan dengan pertumbuhan produk nasional dan pertumbuhan penduduk, yang dua berhubungan dengan peralihan struktural dan dua lagi ddengan penyebaran internasional. Kita akan membahas satu persatu ciri-ciri pertumbuhan ekonomi.
1. laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita.
Pertumbuhan ekonomi modern, sebagaimana terungkap dari pengalaman negara maju sejak akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19, ditandai dengan laju kenaikan produk per kapita yang tinggi dibarengi dengan laju pertumbuhan penduduk yang cepat. Laju kenaikan yang luar biasa itu paling sedikit sebesar lima kali untuk penduduk dan paling sedikit sepuluh kali untuk produksi.
Professor Kuznets menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk di tiga belas negara tidak termasuk Perancis, pada masa modern adalah lebih tinggi daripada masa pra-modern. Kecuali Perancis yang pertumbuhan penduduknya sebesar 2,5 persen per dasawarsa, laju pertumbuhan penduduk bergerak di sekitar 6 sampai 7 persen untuk inggris, swedia, jerman barat, jepang dan Belanda, serta 19-24 persen untuk Kanada, Amerika Serikat, dan Australia.
2. Peningkatan Produktivitas
Pertumbuhan ekonomi modern terlihat dari semakin meningkatnya laju produk per kapita terutam sebagai akibat adanya perbaikan kualitas input yang meningkatkan efisiensi atau produktivitas per unit input. Hal ini dapat dilihat dari semakin besarnya masukan sumber tenaga kerja dan modal atau semakin meningkatnya efisiensi atau kedua-duanya. Kenaikan efisiensi berarti penggunaan output yang lebih besar untuk setiap unit input. Menurut Kuznets, laju kenaikan produktivitas ternyata dapat menjelaskan hampir keseluruhan pertumbuhan produk per kapita di negara maju. Bahkan kendati dengan beberapa penyesuaian untuk menampung biaya dan input yang tersembunyi, pertumbuhan produktivita tetap dapat menjelaskan lebih dari separuh pertumbuhan dalam produk per kapita.
3. laju Perubahan Struktural yang Tinggi.
Perubahan struktural dalam pertumbuhan ekonomi modern mencakup peralihan dari kegiatan pertanian ke non-pertanian, dari industri ke jasa, perubahan dalam skala unit-unit produktif, dan peralihan dari perusahaan perseorangan menjadi perusahaan terhadap hukum serta perubahan status kerja buruh.
Pergeseran intersektoral ini dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi dalam skala perusahan, dan terjadinya perubahan bentuk organisasi dalam sektor seperti manufakturing atau perdagangan yaitu dari perusahaan kecil tidak berbadan hukum menjadi unit badan usaha yang besar dengan struktur industri dan teknologi yang berubah cepat. Ada pula perubahan yang terjadi dengan cepat, yaitu dalam alokasi produk yang terjadi di antara berbagai perusahaan produksi dalam segala bentuk dan ukurannya. Akibatnya terjadi juga perubahan dalam alokasi tenaga kerja. Dengan kata lain, ada mobilitas tenaga kerja yang tinggi, baik antar-industri, antarkerja maupun antarjabatan, baik dari pekerjaan kasar ke pekerjaan halus, dari pekerjaan yang kurang keahlian ke pekerjaan yang membutuhkan keahlian, maupun dari perusahaan kecil ke perusahaan besar.
4. Urbanisasi
Pertumbuhan ekonomi modern ditandai pula dengan semakin banyaknya penduduk negara maju yang berpindah dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan. Inilah yang disebut urbanisasi.
Urbanisasi pada umumnya merupakan produk industrialisasi. Skala ekonomi yang timbul dalam usaha nonagraris sebagai hasil perubahan teknologi menyebabkan perpindahan tenaga kerja dan penduduk secara besar-besaran dari pedesaan ke daerah perkotaan. Karena sarana teknis transportasi, komunikasi dan organisasi berkembang menjadi lebih efektif, maka terjadila penyebaran unit-unit skal optimum. Semua proses ini memengaruhi pengelompokan penduduk berdasarkan status sosial dan ekonomi serta mengubah pola dasar peri kehidupan.
Urbanisasi pada pertumbuhan ekonomi modern negara maju menyebabkan menurunnya angka kelahiran dan bergeser ke arah kelaurga kecil. Urbanisasi mempersatukan orang-orang dari berbagai daerah pedesaan. Mereka berusaha dan saling belajar dari mereka yang telah menetap di kota. Hal ini mempermudah perkembangan hubungan impersonal kehidupan modern dan juga mengajarkan kerja sama. Di atas segalanya, perkembangan itu menciptakan iklim yang cocok bagi kegiatan intelektual yang berkaitan dengan peradaban modern, dan dengan demikian menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi peningkatan ilmu pengetahuan.
5. Ekspansi Negara Maju
Pertumbuhan negara maju kebanyakan tidak sama. Pada beberapa bangsa, pertumbuhan ekonomi modern terjadi lebih awal daripada bangsa yang lain. Hal ini sebagian besar disebabkan perbedaan latar belakang sejarah dan masa lalu. Ketika ilmu dan pengetahuan modern mulai berkembang.
Ekspansi negara-negara maju yang bermula dari bangsa-bangsa Eropa tidak lain adalah akibat revolusi teknologi di bidang transportasi dan komunikasi. hal ini melahirkan dominasi politik langsung atas negara-negara jajahan, pembukaan daerah yang semula tertutp seperti jepang dan pemecahan daerah seperti Afrika sub-sahar. Ancaman kekuatan negra maju inilah yang menyebabkan pertumbuhan Jepang dan Uni Soviet. PAda sisi lai, pemecahan Afrika dan dominasi politik yang kian besar terhadap negara jajahan merupakan akibat dari bangkitnya imperialisme yang menjadi penyebab ekspansi negara maju seperti Jerman dan Amerika Serikat kuartal akhir abad ke-19. Jadi unsur politik atau kekuatan dalam hubungan internasional merupakan faktor penting dalam penyebaran pertumbuhan ekonomi modern. Ini berarti “Saling ketergantungan semakin meningkat antara bangsa, baik karena semakin kuatnya potensi untuk saling berhubungan satu sama lain ataupun karena mereka secara bersama-sama mempergunakan ilmu pengetahuan dan bersifat transnasional”.
6. Arus Barang, Modal, dan Orang Antarbangsa
Arus barang, modal, dan orang antarbangsa kian meningkat sejak kuartal kedua abad ke-19 sampai Perang Dunia I tetapi mulai mundur pada perang dunia I dan berlanjut sampai akhir perang dunia II. Namun demikian sejak awal tahun lima puluhan terjadilah peningkatan dalam arus barang, modal dan antarbangsa.
Arus barang perdagangan komoditi sebegitu jauh merupakan unsur paling dominan dari ekspansi-keluar negara-negara maju. ada dua kecenderungan yang kita lihat dalam ahl ini. Pertama, laju pertumbuhan niaga (dunia) yang tinggi antara tahun 1820-an dan 1913. Antara 1820-30 dan 1850-60 dan 1880-89, laju pertumbuhan ekonomi tersebut mencapai 50 persen per dasawarsa dan kira-kira 37 persen per dasawarsa antara 1881-85 dan 1911-13. Kedua, peranan beberapa negara maju dalam perdagangan duni antara tahun-tahun 1820-an dan 1913 yang begitu tinggi. Misalnya, Eropa Barat laut dan Amerika Serikat mencapai 0,6 persen pada 1820-39 dua pertiga pada tahun 1880-90. Peranan negara-negara itu bersama Kanada dan Australia kurang lebih mencapai dua pertiga pada 1881-85 dan 1913, tetapi menurun cukup drastis pada akhir Perang Dunia I.
Arus Modal. Arus internasional investasi modal asing berkembang dengan cepat sejak kuartal kedua abad ke-19 sampai perang dunia I. Untuk ketiga negara ini naik dari 4,9 menjadi 35,3 bilion dolar pada periode tersebut atas dasar harga 1913 atau dengan kata lain laju pertumbuhan ekonomi per dekade sama dengan 64 persen.
Arus antarbangsa atau migrasi. Faktor yang menyebabkan migrasi internasional ini dalam hal ini migrasi antarbenua adalah mudahnya angkutan antarbenua melalui kapal laut atau melalui kereta api. Sedang migrasi yang mengalir ke Amerika Serikat tertarik oleh kondisi ekonomi yang lebih lumayan. AKan tetapi, dalam jangka panjang, dorongan migrasi tersebut yang penting ialah dampak progresif dislokasi yang dihasilkan oleh modernisasi pertanian dan industri di Eropa.
Kesimpulan
Keenam ciri pertumbuhan ekonomi modern tersebut diatas saling kait mengait. Keenamnya terjalin dalam urutan sebab akibat. Dengan rasio yang stabil antara tenaga kerja terhadap penduduk total, laju kenaikan produk per kapita menjadi tinggi. Ini berarti produktivitas buruh menjadi meningkat. Hal ini, sebaliknya, menyebabkan kenaikan yang tinggi dalam produk per kapita dan konsumsi per kapita. Yang belakangan ini sebaliknya merupakan hasil dari kemajuan tekonologi dan perubahan dalam skala produksi perusahan, alhasil watak perusahaan itu sendiri menjadi berubah. Perusahaan ini tidak hanya memproduksi untuk pasar domestik tetapi juga untuk pasar luar negeri. Inilah urutan pertumbuhan ekonomi modern yang mengarah kepada ekspansi dan penyebaran ke luar negara-negara maju sebelum perang dunia I, antara ke dua perang dunia dan antara tahun-tahun 1950-an.
Demikianlah pembahasan tentang Pengertian Pertumbuhan Ekonomi dan ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Semoga bermanfaat.
M.L.JHINGAN. EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN.2013.PT RAJAGRAFINDO PERSADA. JAKARTA.
Categories
Uncategorized

Salah Satu Ciri-ciri negara terbelakang.

Salah satu ciri-ciri negara terbelakang yang paling umum diterima adalah rendahnya pendapatan per kapita negara-negara terbelakang dibanding dengan negara-negara maju. Menurut para ahli PBB, “Kita memakai istilah itu (istilah negara terbelakang) dalam aritu negara yang mempunyai pendapatan perkapita rendah dibanding pendapatan nyata per kapita Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Eropa Barat”. Dalam ungkapan Bauer dan Yamey, “Istilah negara terbelakang biasanya agak mengacu kepada negara atau daerah dengan tingkatan pendapatan nyata dan modal per kapita yang rendah diukur dengan standar Amerika Utara, Eropa Barat dan Australia”.” Saat ini rata-rata pendapatan per kapita di Amerika Serikat sedikit di atas 2000 dolar. Di dunia ini terdapat 66 negara dengan jumlah penduduk dibawah 200 dolar per tahun. Inilah daerah yang benar-benar dapat disebut terbelakang. Karena batasan tersebut hanya memusatkan perhatian pada satu sisi keterbelakangan yaitu kemiskinan. Ia tidak menelaah sebab-musabab tingkat konsumsi yang rendah, pertumbuhan yang terhalang dan potensi perkembangan suatu perekonomian yang terbelakang. Lebih lanjut menurut Prof. Higgins, “Keterbelakangan dalam arti tekonologi tidak mempunyai arti apa-apa terhadap tingkat peradaban, nilai-nilai spritual atau budaya”. Kesulitan lain juga muncul di dalam mengukur pendapatan nasional per kapita negara terbelakang tersebut dan membandingkannya dengan pendapatan per kapita negara maju.
Ciri-ciri negara terbelakang.
Data tentang pendapatan nasional per kapita seringkali tidak tepat, menyesatkan dan tak berdasar karena alasan-alasan berikut:
a. Di negara terbelakang ada sektor non-uang yang menyulitkan perhitungan pendapatan nasional. Karena sebagian besar dari apa yang diproduksi dalam sektor pangan ditukarkan dengan barang-barang lain atau disimpan untuk dikonsumsi pribadi. Fakta ini cenderung memperkecil pendapatan nasional.
b. Kekurangan spesialisasi pekerjaan di negara-negara terbelakang merunyamkan perhitungan pendapatan nasional karena distribusi atau asal bidang usah begitu rancu. Disamping tanaman, para petani sering pula menghasilkan berbagai macam produk sampingan seperti telor, susu, pakaian dan sebagainya, yang tidak pernah dimasukkan dalam estimasi pendapatan nasional.
c. Di negara terbelakang, kebanyakan rakyat adalah buta huruf dan tidak pernah menyimpan rekening, dan jika mereka memilikinya, mereka enggan untuk mengungkapkan pendapatannya dengan jujur. Dalam keadaan seperti ini hanya perkiraan kasar saja yang dapat dibuat.
d. Perkiraan pendapatan nasional hanya mencakup barang dan jasa yang dipergunakan dalam dunia komersial. Tetapi di negara terbelakang, penduduk yang hidup di daerah pedesaan dan membuat benda-benda konsumsi dari barang-barang sederhana mampu menghemat atau meniadakan beberapa pos pengeluaran. Mereka membangun dan membuat sendiri gubug dan pakaian serta beberapa keperluang lain. jadi di negara terbelakang, barang-barang yang disalurkan lewat pasar relatif lebih sedikit oleh karena itu tidak tercakup dalam perkiraan pendapatan nasional.
e. Perhitungan pendapatan nasional dalam arti uang meremehkan pendapatan nyata. Ia tidak mencakup biaya nyata pembuatan suatu barang, pengorbanan kesenangan dan waktu luang yang diberikan di dalam proses produksi itu. Pendapatan yang diterima oleh dua orang boleh jadi sama, tetapi jika yang seorang bekerja lebih lama dari pada yang lain, dapatlah dikatakan bahwa pendapatan nyata orang yang pertama itu lebih kecil.
f. Perkiraan pendapatan nasional tidak dapat mengukur secara tepat perubahan output yang disebabkan oleh perubahan tingkat harga. Angka indeks yang dipergunakan untuk mengukur perubahan tingkat harga hanyalah merupakan perkiraan kasar. Lagipula, tingkatan harga di berbagai negara amat berbeda-beda. Kebutuhan dan kesukaan konsumen juga berbeda. Oleh karena itu angka pendapatan nasional dari berbagai negara seringkali menyesatkan dan tidak dapat diperbandingkan.
g. Pembandingan pendapatan nasional secara internasional sering tidak tepat sebagai akibat konversi nilai tukar berbagai mata uang ke dalam satu mata uang bersama yaitu dolar AS. Penggunaan hanya satu unit mata uang dalam menghitung keseluruhan output barang dan jasa memperkecil pendapatan nasional negara terbelakang dibandingkan dengan negara-negara maju. Nilai tukar terutama didasarkan pada harga barang-barang yang diperdagangkan secara internasional. Tetapi ada pula sejumlah barang dan jasa di negara terbelakang yang tidak pernah diperdagangkan secara internasional danj juga di hargai rendah. “Hasil yang agak tepat hanya dapat diperoleh apabila ada suatu padanan antara nilai tukar yang berlaku dan hubungan harga internal. Padanan ini tidak mungkin diperoleh di kebanyakan negara asal saat ini mengingat banyaknya pengawasan terhadap mata uang asing dan pembatasan kuantitatif di bidang perdagangan”. Hal ini menyebabkan perbandingan internasional pendapatan nasional menjadi menyesatkan dan berlebihan. AHli ekonomi seperti Milikan dan Hagen menyarankan agar menaikkan pendapatan nasional ngeara terbelakang sampai tiga kali lipat atau lebih agar lebih realistik. Sedangkan Collin Clark mencoba mengatasi kesulitan ini pertama-tama dengan menyatakan pendapatan nasional negara terbelakang ke dalam “satuan internasional” dan kemudian ke “satuan uang barat”.
h. Perhitungan pendapatan per kapita suatu negara terbelakang bisa terlalu besar atau terlalu kecil karena angka jumlah penduduk seringkali tidak handal dan tidak benar. Data sensus di negara seperti itu tidak pernah akurat.
i. Diatas segalanya, berbagai kesulitan timbul di dalam mendefinisikan istilah “pendapatan” sebagai akibat dipergunakannya konsep yang berbeda-beda di dalam menghitung pendapatan nasional di berbagai negara dan di dalam menghitung sumbangan aktivitas pemerintah seperti proyek-proyek irigasi dan sumberdaya, pelayanan polisi dan militer dan sebgainya terhadap pendapatan nasional.
Terlepas dari berbagai keterbatasan tersebut diatas, pendapatan per kapita merupakan tolak ukur yang sudah populer dipergunakan untuk mengukur tingkat kemajuan ekonomi berbagai negara. Akan tetapi, perkiraan perndapatan per kapita saja tidak mempunya arti banyak sebagai indikator keterbelakangan.
Sumber:
M.L JHINGAN. EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN. 2013. PT RAJAGRAFINDO PERSADA. JAKARTA
Categories
Uncategorized

Pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Fungsinya

Pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Fungsinya | Lembaga keuangan adalah suatu badan yang melalui kegiatannya di bidang keuangan dapat menarik atau menyalurkan uang kepada masyarakat. Lembaga keuangan yang paling utama adalah bank. Selain bank, masih ada lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang bergerak di sektor keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung, mengumpulkan dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Lembaga keuangan bukan bank tidak diijinkan mengumpulkan dana dalam bentuk tabungan.
Fungsi Lembaga keuangan bukan bank mempunyai fungsi di bidang keuangan. Lembaga ini secara langsung atau tidak langsung mengumpulkan dana terutama dengan cara mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan berkembang sejak tahun 1972, dengan bertujuan mendorong perkembangan pasar modal serta membantu permodalan kepada perusahaan-perusahaan ekonomi lemah.
Produk dan Jenis lembaga keuangan bukan bank.
Lembaga Keuangan Bukan Bank mencakup lembaga pembiayaan pembangunan, lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga, asuransi, serta leasing.
1. Lembaga Pembiayaan Pembangunan dan Lembaga Perantara Penerbitan serta Perdagangan Surat Berharga.
Lembaga-lembaga ini menghimpun dana dari dalam dan luar negeri dengan jalan mengeluarkan surat atau kertas-kertas berharga, melaksanakan usaha sebagai makelar dan komisioner serta pedagang dalam pasar uang serta pasar modal. Surat berharga adalah surat pengakuan utang , wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang selalu diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Badan usaha yang sudah mendapat izin usaha sebagai perantara penerbitan dan perdagangan surat berharga, antara lain PT. Danareksa, PT. Multinasional Finance Corporation. Kemudian badan usaha yang mendapatkan izin usaha sebagai lembaga pembiayaan pembangunan adalah PT. USaha Pembiayaan Pembangunan Indonesia (PT.UPINDO).
Pengertian lembaga keuangan
2. Asuransi
Asuransi adalah sebuah perjanjian antara tertanggung dan penanggung untuk membicarakan ganti rugi yang diderita tertanggung yang akan diganti oleh penanggung (kantor asuransi) setelah tertanggung menyepakati pembayaran sejumlah uang yang dikenal sebutan premi. Syarat-syarat perjanjian asuransi yang berisi hak dan kewajiban tertanggung serta penanggung selalu dibutuhkan untuk mencegah atau setidak-tidaknya dapat mengurangi resiko rugi yang mungkin timbul akibat hilang, rusak atau musnahnya suatu barang yang dipertanggungjawabkan dari sebuah kejadian yang tidak pasti.
Dewasa ini, jenis kegiatan asuransi yang semakin banyak, seperti asuransi kebakaran, asuransi kerugian dan asuransi jiwa, serta asuransi beasiswa.
Produk Asuransi adalah:
a. Program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 jenis atau lebih beresiko yang dapat diasuransikan dengan memberikan penggantian kepada perseorangan atau badan hukum karena kerugian, kerusakan atau kehilangan laba yang diharapkan atau akibat tanggungjawab hukum kepada orang ketiga yang mungkin akan diderita pihak tertanggung yang timbul dari suatu kejadian yang tidak pasti.
b. Program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 jenis atau lebih beresiko yang berhubungan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan dan/atau.
c. Program yang memberikan jaminan atas kemampuan pihak yang dijamin untuk melakukan kewajiban sesuai dengan perjanjian pokok antara pihak yang dijamin dan pihak penerima jaminan.
3. Leasing (Sewa Guna Usaha)
Leasing adalah setiap kegiatan pembiayan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal (capital) yang dimanfaatkan oleh suatu perusahaan dalam tempo waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Umumnya, leasing disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut dalam membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjangkan jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Pengguna (lessee) membayar sejumlah tertentu secara rutin kepada pemilik. Ciri-ciri leasing adalah bahwa penggunaan peralatan terpisah dari kepemilikannya. Aturan dalam leasing memberikan manfaat kepada kedua pihak–di mana lessee bisa menghasilkan pendapatan ekstra dengan penggunaan alat dan pemilik menerima pendapatan selama tetap menjadi pemilik. COntoh perusahaan leasing antara lain adalah Adira, WOM, SOF, FIF.
Prinsip-prinsip dalam Kegiatan Usaha Lembaga Keuangan Bukan Bank.
Dalam melaksanakan kegiatannya, Lembaga Keuangan Bukan Bank antara lain memegang Prinsip Mengetahui Nasabah. Prinsip Mengetahui Nasabah adalah suatu prinsip yang diterapkan Lembaga Keuangan Bukan Bank untuk mengetahui latar belakang dan identitas para nasabah, memantau rekening dan transaksi nasabah, serta melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai, contohnya transaksi keuangan yang terkait dengan pendanaan kegiatan terorisme.
Demikianlah pembahasan tentang Pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Fungsinya. Semoga ini bermanfaat.
Categories
Uncategorized

Pengertian Kredit, Jenis Kredit dan Syarat-syarat

Pengertian Kredit, Jenis Kredit dan Syarat-syarat | Kata kredit berasal dari bahasa latin yaitu credere yang berarti kepercayaan. Pemilik uang atau barang (kreditor) memberi kepercayaan kepada pihak peminjam (debitor) untuk menggunakan uang atau barangnya selama waktu tertentu. Peminjaman ini disertai pula dengan kepercayaan bahwa sang debitor dapat mengembalikan uang atau barang yang dipinjamkan. Dengan demikian, kredit adalah pemberian pemakaian pemakaian suatu uang atau barang kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu dengan jaminan atau tanpa jaminan, dengan pemberian jasa bunga atau tanpa bunga.
Menurut UU. No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, disebutkan bahwa kredit adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Pengertian Kredit, Jenis Kredit dan Syarat-syarat
Dari uraian ini dapat kita simpulkan bahwa kredit diberikan kepada seseorang atau lembaga dengan pertimbangan kepercayaan, resiko, waktu, dan prestasi. Kepercayaan berarti kredit yang diberikan akan dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati beserta imbalan (prestasi) dari pemberi kredit tersebut. Resiko antara lain mengacu pada kenyataan bahwa nilai uang sekarang akan berbeda dengan nilai uang ketika dikembalikan.
2. Jenis Kredit
Kredit dapat dibedakan atas sumber, tujuan, ada-tidaknya jaminan, dan lamanya pemberian kredit.
a. Jenis kredit berdasarkan sumber kredit.
Berdasarkan sumbernya, kredit dibedakan atas kredit dalam negeri dan kredit luar negeri. Kredit dalam negeri adalah kredit yang diberikan pihak-pihak yang ada di dalam negeri. Kredit itu dapat berasal dari Kredit Kelayakan Usaha (KKU) yang diberikan oleh bank. Sementara itu, kredit luar negeri adalah kredit yang berasal dari luar negeri yang diterima oleh suatu negara. Untuk mempercepat laju pembangunan, Indonesia banyak menerima pinjaman (kredit) dari luar negeri.
b. Jenis kredit berdasarkan tujuan penggunaan.
Berdasarkan tujuan penggunaannya, kredit dibedakan atas kredit produksi dan kredit konsumsi. Kredit produksi adalah kredit yang digunakan untuk kegiatan produksi. Kredit ini umumnya diberikan dalam waktu yang relatif lama. Sementara itu, kredit konsumsi adalah kredit yang diberikan untuk tujuan konsumsi. Kredit ini dapat digunakan untuk membeli barang atau jasa, misalnya televisi, perabotan dan barang-barang konsumsi lainnya.
c. Jenis Kredit berdasarkan ada-tidaknya jaminan
Berdasarkan ada-tidaknya jaminan, kredit dibedakan atas kredeit blangko dan kredit berjaminan. Kredit blangko biasanya diberikan tanpa adanya jaminan. Kredit blangko biasanya diberikan kepada orang yang mempunyai hubungan keluarga. Sementara itu, kredit berjaminan adalah pinjaman yang diberikan dalam jangka panjang dengan jaminan harta tetap, seperti tanah, rumah, dan harta tetap lainnya.
d. Jenis kredit berdasarkan jangka waktu pemberian kredit.
Berdsarkan jangka waktu pemberian kredit, kredit dibedakan atas kredit jangka pendek dan kredit jangka menengah serta kredit jangka panjang. Kredit jangka pendek adalah suatu kredit yang masa pengembaliannya kurang dari setahun. Contohnya, kredit prolongasi dan kredit blening. Kredit jangka menengah adalah kredit yang masa pengembaliannya dalam waktu satu tahun sampai lima tahun. Sementara itu, kredit jangka panjang adalah kredit yang masa pengembaliannya lebih dari lima tahun.
3. Syarat-syarat Pemberian Kredit.
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pemberian kredit atas dasar kepercayaan. Selain kepercayaan, ada juga syarat-syarat pemberian kredit adalah sebagai berikut:
a. Karakter
Suatu keadaan yang berhubungan dengan sifat, kejujuran, dan itikad baik dari penerimaan kredit dalam kehidupan ekonomi atau usahanya. Pemberian kredit mesti meneliti kebiasaan dan kepribadian pemohon sebelum memutuskan untuk memberikan kredit.
b. Kemampuan
Keharusan yang berhubungan dengan kemampuan, kepandaian dan keahlian para pemohon kredit untuk mengelola usahanya. Dari penelitian tersebut, maka pemberi kredit dapat mengambil kesimpulan apakah pemohon mampu atau tidak untuk mengembalikan kredit.
c. Modal
Penerima kredit harus memiliki modal (capital) sendiri. Pinjaman atau kreditnya hanya digunakan sebagai pendorong bagi perkembangan usaha.
d. Jaminan
Si peminjam harus menyediakan jaminan untuk mendapatkan kredit. Jika kredit tidak dapat dikembalikan, maka jaminan tersebut akan dijual untuk mengembalikan kredit yang dipakai. Jaminan dapat berupa harta tetap seperti tanah, rumah, dan surat berharga
e. Kondisi Ekonomi
Suatu keadaan ekonomi yang berlangsung dan ramalan keadaan ekonomi pada masa mendatang. Jika pemberi kredit meramalkan bahwa prospek perekonomian baik, maka kredit akan diberikan. Sebaliknya, jika menurut pemberi kredit perekonomian masa mendatang suram dan tidak menentu, maka kredit tidak akan diberikan.
4. Kebaikan dan keburukan pemberian kredit.
a. Kebaikan pemberian kredit.
1) Meningkatkan produktivitas
Kredit yang diberikan kepada perusahaan atau perorangan yang digunakan untuk tujuan produksi dapat menaikkan produksi. Contohnya, pemberian kredit pada sektor pertanian, seperti kredit khusus akan memperbesar hasil panen.
2) Memperlancar aliran barang dari produsen ke konsumen.
Dengan pembelian barang secara kredit, pembeli dapat segera memperoleh barangnya, walaupun belum melunasi keseluruhan harga barang. Sementara itu, pembelian barang yang dilakukan secara tunai, pembeli atau konsumen harus mengumpulkan uang terlebih dahulu untuk membeli barang tersebut. Dengan demikian, pemberian kredit oleh penjual dapat memperlancar arus barang.
3) Memperlancar transaksi dagang.
Pemberian kredit oleh lembaga keuangan dapat memperlancar transaksi karena transaksi dapat berlangsung, walaupun hanya sebagian yang dibayar tunai.
4) mengaktifkan fungsi uang
Uang yang dipinjamkan menjadi uang aktif sebab bisa menghasilkan bunga. Sedangkan, sebelum menghasilkan merupakan uang yang pasif dan tidak menghasilkan bunga.
5) Pemerataan pendapatan.
Pemberian kredit memberi kesempatan kepada orang untuk melakukan kegiatan produksi yang dapat menguntungkan peminjam. Dengan demikian, peminjam akan menerima bagian dari hasil usahanya yang dapat berfungsi untuk pemerataan pendapatan.
b. Keburukan pemberian kredit.
Di samping sejumlah kebaikan yang telah dikemukakan diatas, pemberian kredit juga mengandung beberapa kelemahan. Diantaranya adalah bahwa kredit akan cenderung memberi kesempatan kepada orang-orang untuk melakukan transaksi yang bersifat spekulasi. Transaksi seperti ini akan dapat merugikan orang lain atau peminjam apabila spekulasinya tidak berhasil. Selain itu, pemberian kredit akan mendorong orang untuk meningkatkan konsumsi yang terkadang di luar kemampuan peminjam untuk mengembalikan. Pemberian kredit juga dapat mengakibatkan kelebihan produksi dan inflasi.
Categories
Uncategorized

Jenis-jenis Bank yang ada di Indonesia

Jenis-jenis Bank yang ada di Indonesia | Bank dapat kita kelompokkan atas jenis kegiatannya, bentuk hukum dan kepemilikannya.
a. Pembagian Bank menurut jenis kegiatannya.
1. Bank Sentral. Bank sentral adalah sebuah suatu badan keuangan, yang umumnya dimiliki pemerintah, dan bertanggung jawab dalam mengatur kestabilan badan-badan keuangan, serta bisa menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut mampu menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil.
Bank sentral memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam mendukung adanya perkembangan perekonomian suatu negara. Kebijakan yang ditempuh bank sentral akan berpengaruh secara langsung terhadap peredaran uang dan suku bunga terhadap perekonomian, serta operasi dan menjaga kesehatan perbankan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi tidak hanya perkembangan di sektor keuangan tetapi juga pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Jenis-jenis Bank
Menurut Samuelson, bank sentral memiliki beberapa tujuan dalam menjalankan kebijakan moneter sesuai dengan apa tujuan ekonomi makro. Tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut:
a) mencapai adanya pertumbuhan ekonomi yang tiggi dan berkesinambungan.
b) Penggunaan tenaga kerja yang besar (tingkat pengangguran yang rendah).
c) Stabilitas harga.
d) Stabilitas suku bunga.
e) Stabilitas pasar keuangan dan
f) Stabilitas pasar nilai tukar.
2) Bank Umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu-lintas pembayaran. Bank umum seirng juga disebut bank komersial. Usaha dan fungsi bank umum meliputi hal-hal berikut:
a) Menghimpun dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan lainnya.
b) Memberikan kredit dan menerbitkan surat-surat pengakuan utang.
c) Membeli, menjual atau menjamin dengan resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah para nasabahnya terhadap hal-hal berikut.
– Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diterima oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud.
– Surat pengakuan utang dan kertas-kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud.
– Kertas-kertas perbendaharaan negara dan surat-surat jaminan pemerintah.
– Sertifikat bank indonesia dan surat obligasi.
– Surat dagang berjangka waktu hinga satu tahun.
– Instrumen surat-surat berharga lain yang berjangka waktu hingga satu tahun.
d) Memindahkan uang, baik kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah.
e) Menempatkan dan meminjamkan dana ke bank lain, baik dengan menggunakan sarana, komunikasi seperti surat maupun dengan wesel, cek, atau sarana lainnya.
f) Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga.
g) Menyediakan tempat penyimpanan barang dan surat berharga.
h) Melaksanakan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
i) Melaksanakan penempatan dana kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
j) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
k) Menyediakan pembiayaan dan atau melaksanakan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Selain kegiatan di atas, bank umum dapat pula melakukan hal-hal berikut:
a) Kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
b) Kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia.
c) Kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip syariah, dengan syarat mesti menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan olehbank indonesia, dan
d) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
3) Bank Syariah. Bank syariah adalah suatu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip Syariah adaalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
Ada dua jenis Bank Syariah, yaitu sebagai berikut:
a) Bank Umum syariah yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
b) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu Bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Kegiatan usaha bank umum syariah meliputi hal-hal berikut
– Menghimpun dana simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
– Mengumpulkan dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
– Menyalurkan pembiayaan-pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan prinsip syariah.
– Menyalurkan pembiayaan mengacu Akad murabahah, Akad Salam, Akad Istishna’, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
– Menyalurkan pembiayaan mengacu akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
– Menyalurkan pembiayaan-pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentang dengan prinsip syariah.
– Melakukan usaha kartu kredit dan atau kartu pembayaran berdasarkan prinsip syariah.
– Membeli, menjual atau menjamin dengan resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain seperti ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah.
– Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan atau Bank Indonesia. 
– Menerima pembayaran dari tagihan-tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
– Melaksanakan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah.
– Menyediakan tempat penyimpanan barang dan jasa berharga berdasarkan prinsip syariah.
– Memindahkan uang, baik kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
– Melakukan fungsi sebagai wali amanat mengacu akad wakalah.
– Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.
– Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Selain Bank Umum Syariah, kita juga mengenal unit usaha syariah (UUS), Unit Usaha syariah (UUS) adalah unit dari karya kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha, secara konvensional dimana berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah. Kegiatan unit usaha syariah hampir sama dengan usaha bank umum syariah.
Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mencakup:
– Mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk:
i. Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
ii. Investasi ebrupa Deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentang dengan prinsip syariah.
– Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk.
i. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah;
ii. Pembiayaan berdasarkan akad murahabah, salam, atau istishna;
iii. Pembiayaan berdasarkan akad qardh.
iv. Pembiayaan penyewaan barang bergerak akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan
v. Pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah;
– Menempatkan dana di bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi’ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
– Memindahkan uang, baik hanya untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah yang ada di bank umum syariah, bank umum konvensional dan UUS.
– Menyediakan produk-produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan bank indonesia.
Hal-hal yang dilarang untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah sebagai berikut:
– Melaksanakan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.
– Melaksanakan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal.
– Melaksanakan penyertaan modal kecuali pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
– Melaksanakan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.
Hal-hal yang dilarang untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah sebagai berikut:
– Melaksanakan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.
– Menerima simpanan-simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
– Melaksanakan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin bank Indonesia.
– Melaksanakan kegiatan usaha persauransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.
– Melaksanakan penyertaan modal, kecual pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembayaran Rakyat Syariah.
– Melaksanakan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 undang-undang republik indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah
4) Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, dan tabungan, atau bentuk lainnya dan memberikan pinjaman untuk masyarakat. Usaha dan fungsi BPR antara lain sebagai berikut:
a) Mengumpulan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
b) Memberikan kredit.
c) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank indonesia.
d) menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat bank indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lain.
BPR dilarang menerima simpanan berupa giro, ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, penyertaan modal, usah perasuransian, dan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 UU. No. 10 tahun 1998 tentang perbankan.
b) Pembagian Bank Menurut Bentuk Badan Hukum
Menurut bentuk badan hukum, bank dibedakan menjadi bank yang berbadan hukum perseroan terbatas (PT), koperasi, dan perusahaan daerah.
c) Pembagian bank menurut kepemilikan
Berdasarkan faktor kepemilikan, bank dapat dikelompokkan atas bank pemerintah, bank swasta, bank campuran, dan bank milik pemerintah daerah.
1) Bank pemerintah adalah bank yang modalnya dari pemerintah dan bertugas meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, Bank Tabungan Negara.
2) Bank swasta adalah bank yang pemilik modalnya dari pihak swasta. Umumnya bank tersebut bertujuan mencari laba. Contohnya, Bank Mega, Bank CIMB Niaga, dan Bank OCBC NISP.
3) Bank Campuran adlaah bank yang sebagian modalnya dari pemerintah dan sebagian lain dari swasta, contohnya BNI 1946, Bank Mandiri dan BRI.
4). Bank Pemerintah daerah adalah bank pembangunan milik pemerintah daerah yang terdapat pada setiap daerah tingkat satu.
Categories
Uncategorized

Prinsip Kegiatan Usaha Bank

Prinsip Kegiatan Usaha Bank | Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perbankan berpegang pada beberapa prinsip berikut:
1. Prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Menurut pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 kemudian diubah dengan UU. No. 10 Tahun 1998, perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian diberlakukan agar bank selalu dalam keadaan sehat dan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi. Dengan ini masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank. prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan oleh bank selain dananya kepada masyarakat, juga agar bank menjalankan usahanya secara baik dan benar dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan. Dalam pasal 29 dikatakan bahwa bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.
Prinsip Kegiatan Usaha Bank
2. Prinsip kepercayaan. Prinsip kepercayaan adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya, baik itu nasabah yang menyimpan dana di bank tersebut maupun nasabah debitor. Dalam pasal 29 UU. No.10 tahun 1998, dikatakan bahwa mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya.
3. Prinsip kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan Bank adalah prinsip yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu  berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan dirahasiakan. Ini penting bagi bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Kepercayaan masyarakat muncul jika bank menjamin bahwa tidak akan ada penyalahgunaan pengetahuan bank tentang simpanannya.
4. Prinsip mengenal nasabah oleh bank. Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterpkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah dan melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam emnunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas ilegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan. Prinsip mengenal nasabah yang harus dipatuhi secara ketat. Bank dilarang memberi kredit kepada debitur yang latar belakang dan kegiatan usahanya tidak jelas atau meragukan. prinsip mengenal nasabah ini mencakup juga kemauan (karakter) dan kemampuannya untuk melunasi kredit.
Demikianlah pembahasan tentang Prinsip Kegiatan Usaha Bank. Semoga ini bermanfaat.
Sumber:
Ekonomi. Alam S. 2013.