Sistem Pemerintahan Indonesia | Sejarah, Pengertian Dan Penjelasannya

Sistem Pemerintahan Indonesia | Sejarah, Pengertian Dan Penjelasannya

Sistem Pemerintahan Indonesia | Sejarah, Pengertian Dan Penjelasannya –

Sistem Pemerintahan Indonesia – Sistem pemerintahan adalah serangkaian cara yang digunakan suatu negara untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintah dan negara. Aturan pemerintah yang termasuk dalam sistem terkait dengan serangkaian aturan dasar tentang model tata kelola, model pengambilan kebijakan, model pengambilan keputusan, dan lainnya.

Semua negara memiliki sistem tertentu untuk mengelola roda pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk memperjelas dan mengarahkan, suatu negara yang dibentuk tanpa sistem tertentu jelas tidak mungkin, karena regulasi negara dan pemerintahan membutuhkan aturan yang menyatukan satu sama lain.

Untuk mengatur negara dan pemerintahannya, setiap negara memilih sistem pemerintahannya sendiri yang sesuai dengan negaranya sendiri. Ada berbagai sistem pemerintahan di dunia, yaitu demokrasi presidensial, parlementer, semi-presidensial, liberal, demokratis, dan komunis. Di mana di antara mereka memiliki karakteristik, kekuatan dan kelemahannya.

Demikian pula Indonesia, sejak kemerdekaan pada 1945, Indonesia telah mengubah sistem pemerintahan beberapa kali. Perubahan dalam sistem pemerintahan berakhir setelah keputusan presiden 5 Juli 1959. Setelah keputusan presiden sampai saat ini, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial.

Dalam diskusi ini kita akan membahas sistem pemerintahan yang pernah diterapkan di Indonesia. Untuk alasan ini kita akan membedakannya menjadi 3 bagian, yaitu sistem pemerintahan Indonesia sebelum amandemen UUD 1945, sistem pemerintahan setelah amandemen UUD 1945 dan sistem pemerintahan yang mengatur Konstitusi saat ini.

Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum amandemen

Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen
www.markijar.com

Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk membahas sistem pemerintahan, kita harus terlebih dahulu mengetahui amandemennya. Karena diskusi kali ini membagi sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945.

Aturan atau hukum tertinggi di Indonesia adalah UUD 1945. Pembentukan hukum (undang-undang) dan peraturan yang diadopsi oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

Hanya amandemen UUD 1945 yang bisa diselesaikan. Juga amandemen bukanlah hal yang mudah, karena UUD 1945 sebenarnya merupakan standar referensi yang dibuat oleh para pendiri bangsa pada waktu itu, sehingga tidak bisa sembarangan. Hingga saat ini, Indonesia telah mengajukan 4 perubahan, yaitu 1999, 2000, 2001 dan 2002.

Hal ini juga disebabkan oleh pertanyaan yang mendesak, seperti keberadaan artikel multi-terjemahan yang tidak tepat digunakan dalam pemerintahan Orde Baru.

Dalam pemerintahan Orde Baru, kekuasaan tertinggi negara berada di tangan MPR dan kekuasaan yang sangat besar ada di tangan Presiden. Mengacu pada amandemen UUD 1945, yaitu sistem pemerintahan sebelum amandemen, yaitu pada masa orde lama dan orde baru. Berikut ini adalah beberapa sistem pemerintah yang berlaku di Indonesia sebelum amandemen UUD 1945.

Periode sistem pemerintahan 1945-1949 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)

Sistem pemerintahan: presiden

Bentuk pemerintahan: Republik

Bentuk status: unit

Konstitusi: UUD 1945

Sistem pemerintahan Indonesia selama periode ini adalah presiden. Ini berarti bahwa presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, sehingga pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, peraturan negara, dll. Mereka ditentukan oleh presiden. Namun seiring waktu, melalui deklarasi wakil presiden n. X pada tahun 1945 adalah pembagian kekuasaan.

Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia masih terlibat dalam perjuangan untuk mengusir penjajah. Dunia tidak mau mengakui kedaulatan rakyat Indonesia, pada tahun 1946, bekerja sama dengan pasukan NICA, Belanda kembali ke Indonesia. Bahkan setelah kemerdekaan, Indonesia belum melalui proses yang sangat panjang sehingga dunia internasional mengakui kedaulatan bangsa kita.

Semuanya dilakukan melalui negosiasi, seperti Konferensi Meja Bundar, Perjanjian Linggar Jati, Perjanjian Renville, Perjanjian Roem Royen, dan lainnya. Pada periode 1945-1949 ada 2 perjanjian yang telah dibuat oleh Indonesia dan Belanda, yaitu Perjanjian Linggar Jati (1947) dan Perjanjian Renville (1948) . Memang, ada banyak perjanjian ketika perjanjian itu sebenarnya merugikan Indonesia. Ini adalah salah satu alasan munculnya pernyataan wakil presiden 1945.

Dekrit berisi pembagian kekuasaan negara, kekuasaan negara dibagi menjadi 2, kekuasaan legislatif yang dikelola oleh komisi nasional Indonesia pusat (KNIP) dan kekuasaan lainnya tetap di tangan presiden. Saat itu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) belum terbentuk yang akan mengatur legislator seperti sekarang ini.

Sistem pemerintahan untuk periode 1949-1950 (27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950)

Sistem Pemerintahan: Hampir Parlemen (Hampir Parlemen)

Bentuk pemerintahan: Republik

Bentuk negara: Bersatu (federasi)

Konstitusi: Konstitusi Republik Indonesia Amerika Serikat (RIS)

Selama periode 1949 – 1950 ada dua perjanjian yang ditetapkan oleh Indonesia dan Belanda, yaitu Perjanjian Renville (1949) dan Round Table (1949). KMB telah menghasilkan berbagai perjanjian antara Indonesia dan Belanda, salah satunya adalah lembaga negara Uni, Republik Indonesia (RIS).

Bentuk negara penyatuan ini seperti di Amerika, negara ini dibagi menjadi beberapa bagian, antara negara bersatu satu dengan yang lain. Begitu juga Indonesia pada periode 1949-1950. Setelah perjanjian itu, pemerintah sementara dibentuk pada tanggal 27 Desember 1949, Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai menteri keuangan.

Dengan hadirnya Perdana Menteri dalam sistem pemerintahan, berarti Indonesia pada waktu itu menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer berarti bahwa proses pengambilan keputusan dan yang lainnya ada di tangan Perdana Menteri.

Dan ini tidak terjadi pada pemerintah pada periode itu, proses pengambilan keputusan tertinggi tetap di tangan presiden. Dapat dikatakan bahwa pada saat itu Indonesia menggunakan sistem pseudo-parlementer atau sistem parlementer.

Sistem pemerintahan pada periode 1950-1959 (15 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)

Sistem pemerintahan: parlemen

Bentuk pemerintahan: Republik

Bentuk status: unit

Konstitusi: Konstitusi 1950

Pada periode ini bentuk Negara Indonesia tidak lagi menjadi Serikat, tetapi sekali lagi menjadi negara kesatuan. Pada tahun 1956 sebuah lembaga negara bernama constituentry didirikan. Majelis Konstituante memiliki tugas untuk membentuk konstitusi negara baru atau konstitusi baru. Selama periode 1950-1959 Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.

Ternyata sampai tahun 1959 konstituen tidak dapat membentuk konstitusi negara baru, sehingga pada 5 Juli 1959 Sukarno mengeluarkan dekrit presiden yang mengesahkan pembubaran institusi. Tidak hanya itu, tetapi ada 3 poin utama dari keputusan presiden yang dikeluarkan oleh Sukarno, yaitu:

  1. Pembubaran konstituen.
  2. Peragaan kembali UUD 1945 untuk menggantikan UUD 1950.
  3. Pembentukan Dewan Penasihat Agung Sementara (DPAS) dan Majelis Permusyawaratan Sementara (MPRS).

Sistem pemerintahan untuk periode 1959-1966 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)

Sistem pemerintahan: presiden

Bentuk pemerintahan: Republik

Bentuk status: unit

Konstitusi: UUD 1945

Sebagaimana dijelaskan di atas, para konstituen tidak dapat melakukan tugas mereka, sehingga pada 5 Juli 1959 Soekarno mengeluarkan dekrit presiden. Selain itu, alasan lain untuk keputusan presiden adalah karena sistem pemerintahan parlementer pada periode 1950-1959 dianggap tidak sesuai dengan pemerintah Indonesia, sehingga pada tahun 1959, setelah keputusan presiden, Indonesia kembali menggunakan sistem pemerintahan presiden dan terus menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

Sistem pemerintahan pada periode 1966 – 1998 (Orde Baru – 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)

Sistem pemerintahan: presiden

Bentuk pemerintahan: Republik

Bentuk status: unit

Konstitusi: UUD 1945

Orde baru telah menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Tetapi jika Anda ingin tahu lebih banyak, penerapan sistem pemerintahan yang dilakukan selama periode Sukarno dan Soeharto sangat berbeda. Di atas semua kekuasaan dipegang oleh presiden dan MPR.

Pada waktu itu, otoritas tertinggi adalah MPR, dan presiden memiliki kekuasaan yang sangat luas. Dengan demikian, setelah Soeharto dipindahkan dari posisinya (era Gus Dur), orang mendesak mereka untuk memodifikasi UUD 1945 sehingga tidak akan digunakan secara salah.

Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan Konstitusi 1945 setelah amandemen

sistem pemerintahan Indonesia didasarkan pada UUD 1945 setelah amandemen

Setelah amandemen UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia tetap menjadi presiden, tetapi berbeda, jika periode sebelumnya (Orde Baru) memiliki kekuasaan tertinggi di MPR, ini tidak terjadi setelah amandemen. Kekuasaan tertinggi negara seperti sebelum Orde Baru ada di tangan rakyat.

Sedangkan pembuat keputusan tertinggi adalah Presiden dengan pertimbangan DPR dan MPR. Agar lebih jelas, berikut adalah beberapa poin penting dari sistem pemerintah Indonesia setelah amandemen.

  1. Bentuk negara adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintahan adalah republik, dengan sistem pemerintahan presidensial.
  2. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan (eksekutif).
  3. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum
  4. Dalam menjalankan perannya sebagai manajer, presiden dibantu oleh menteri yang dipilih langsung oleh presiden.
  5. Penjabaran kebijakan tersebut dilakukan oleh DPR, DPD, dan MPR (legislatif).
  6. Pemeliharaan implementasi hukum dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial.

Setelah amandemen UUD 1945, ada perbaikan pada sistem pemerintahan yang coba dilakukan Indonesia. Untuk mengurangi kelemahan dalam sistem pemerintahan presidensial, beberapa perbaikan telah dilakukan, khususnya:

  1. Kebijakan yang diadopsi oleh presiden harus berdasarkan persetujuan DPR.
  2. RUU DPR harus mendapat persetujuan dari presiden.
  3. DPR terus mengawasi pekerjaan presiden, meskipun tidak secara langsung, sehingga presiden dapat dicopot dari jabatannya kapan saja dari MPR berdasarkan proposal DPR.

Sistem Pemerintahan Indonesia saat ini (setelah amandemen)

Sistem pemerintahan saat ini yang digunakan oleh Indonesia sama dengan sistem pemerintahan setelah amandemen UUD 1945, khususnya sistem presidensial. Sistem presidensial presidensial berarti bahwa presiden adalah kepala pemerintahan dan kepala negara. Sistem presidensial presidensial berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer. Mari kita lihat perbedaannya.

Malaysia adalah negara yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer, di mana Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan Sultan (ia juga bisa menjadi raja atau ratu) sebagai kepala negara. Indonesia telah berusaha menerapkan sistem pemerintahan parlementer pada periode 1949-1950 (pseudo-parlemen) dan 1950-1959 (parlemen), tetapi tidak berhasil, sehingga kembali ke posisi semula, yaitu menggunakan sistem pemerintahan presiden.

Sistem pemerintahan presidensial ini, presiden sebenarnya menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan, tetapi yang perlu diketahui adalah bahwa kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan rakyat. Jadi jangan abaikan negara karena mereka yang memegang posisi hanya perwakilan kami. Suara orang-oranglah yang paling menentukan, bukan suara segelintir orang yang tertarik.

Ini adalah sejarah panjang sistem pemerintahan negara kita. Lika Lika telah melintasi bangsa ini, tetapi ini tidak cukup karena masih banyak tugas yang harus dilakukan. Kami berharap kegiatan yang bermanfaat dan bahagia.[]

Demikianlah informasi tentang Sistem Pemerintahan Indonesia | Sejarah, Pengertian Dan Penjelasannya. Semoga informasi ini dapat memberikan wawasan berfikir kamu tentang Sistem Pemerintahan Indonesia | Sejarah, Pengertian Dan Penjelasannya.

Leave a Reply